HARIANTIMUR.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat tata kelola layanan dasar melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi (monev) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi. Langkah tersebut menempatkan Gorontalo sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menginisiasi penyusunan mekanisme monev SPM secara komprehensif.
Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Program SKALA mendorong penguatan sistem tersebut melalui Workshop Lanjutan Penyusunan Mekanisme Monev Penyelenggaraan SPM tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Gorontalo. Kegiatan berlangsung pada 23–24 April 2026 di SMK Negeri 1 Gorontalo.
Workshop tersebut melibatkan Tim Percepatan Penerapan SPM, perangkat daerah pengampu SPM, Inspektorat, Bappeda, Biro Tata Pemerintahan, serta mitra pembangunan. Peserta menyusun mekanisme pengawasan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dasar.
Perwakilan Program SKALA Gorontalo, Sri Dewi J. Biahimo, menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan menyatukan berbagai instrumen pengawasan yang selama ini berjalan terpisah.
“Selama ini Inspektorat, Bappeda, dan BPKP memiliki instrumen masing-masing. Melalui workshop ini, kita sedang membangun satu instrumen bersama yang dapat digunakan secara terpadu. Harapannya, monitoring dan evaluasi SPM di Gorontalo menjadi lebih efektif, terukur, dan mampu memberikan gambaran nyata tentang kualitas layanan dasar di daerah,” ujar Sri Dewi.
Selain itu, Sri Dewi menjelaskan bahwa tim pengembang akan menghubungkan instrumen tersebut dengan Portal Data Daerah PENTAGON. Sistem itu telah terintegrasi dengan aplikasi SPM Kementerian Dalam Negeri. Integrasi tersebut akan memperkuat validitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
Pemerintah daerah menargetkan sistem monev tersebut mampu mengawal pemenuhan enam urusan pelayanan dasar. Urusan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo, menegaskan bahwa kualitas layanan dasar menjadi ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
“Negara harus hadir melalui pelayanan dasar yang berkualitas. Di tengah kemiskinan, stunting, dan keterbatasan fiskal, kita harus memastikan setiap anggaran rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat. Pemantauan dan evaluasi SPM menjadi instrumen penting untuk memastikan hal tersebut,” tegas Zukri.
Zukri juga meminta seluruh pemangku kepentingan menjaga kualitas layanan publik meski daerah menghadapi keterbatasan fiskal. Menurutnya, kondisi tersebut harus mendorong peningkatan efisiensi dan akuntabilitas layanan.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Perencana Setditjen Bina Bangda Kemendagri, Benjamin Sibarani, menilai inisiatif tersebut layak menjadi contoh bagi daerah lain.
“Gorontalo adalah provinsi pertama di Indonesia yang menginisiasi penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi SPM secara komprehensif. Ini merupakan terobosan yang sangat baik dan berpotensi menjadi model nasional bagi daerah lain,” ungkap Ben.
Menurut Benjamin, langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan target SPM tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam workshop tersebut, peserta menyempurnakan instrumen yang mengukur empat tahapan utama penerapan SPM. Tahapan itu meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan penyediaan pelayanan dasar, dan pelaksanaan layanan. Peserta juga menyusun indikator, metode penilaian, serta rekomendasi tindak lanjut pada setiap tahapan.
Selanjutnya, peserta membahas harmonisasi data antar sektor untuk memperkuat konsistensi perencanaan dan evaluasi. Pada hari kedua, peserta melakukan simulasi penggunaan instrumen guna memastikan mekanisme dapat diterapkan secara efektif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Melalui pengembangan sistem tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat pengawasan layanan dasar yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Jika implementasi berjalan optimal, model tersebut berpotensi menjadi rujukan nasional dalam pengawasan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal.
