HARIANTIMUR.ID — Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut terlihat melalui pengawasan intensif yang melibatkan berbagai instansi lintas sektor di seluruh daerah.
Idah menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada Dialog Interaktif Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam Mendukung Program MBG di Ruang Terbuka Hijau, Kabupaten Gorontalo Utara, Sabtu (25/4/2026).
Sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, Idah menjelaskan bahwa pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah juga memastikan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Ia mengungkapkan bahwa pemerataan layanan MBG masih menjadi tantangan. Khusus di Kabupaten Gorontalo Utara, jumlah dapur SPPG saat ini baru mencapai lima unit.
“Ini berarti belum 100 persen pemerataan SPPG dan pemberian MBG di semua sekolah, sehingga kita masih perlu mendorong hadirnya investor untuk mempercepat penyediaan dapur SPPG,” ujarnya.
Selain mendorong penambahan dapur, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program. Satgas MBG rutin melakukan inspeksi mendadak berdasarkan laporan maupun pemantauan langsung.
Tim pengawasan melibatkan Dinas Kesehatan, Balai POM, Dinas Pangan, TNI, dan Polri. Tim tersebut memeriksa proses pengolahan makanan, kebersihan peralatan, hingga distribusi makanan kepada siswa.
Idah menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya berlangsung pada jam kerja. Tim juga memantau aktivitas dapur sejak dini hari untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar.
“Kami laporkan pak, sejak menjadi Ketua Satgas, saya bersama tim turun langsung melakukan sidak, bahkan sejak pukul 04.30 subuh hingga siang hari untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar,” ungkapnya.
Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah dapur SPPG belum memenuhi ketentuan operasional. Karena itu, pemerintah mengambil langkah perbaikan demi menjaga kualitas layanan.
Idah menyebut sebanyak 27 dari 90 dapur SPPG di Gorontalo sempat menghentikan operasional sementara. Hingga saat ini, tiga dapur kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan, sedangkan sisanya masih menjalani proses pembenahan.
“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan MBG membutuhkan kesabaran dan penataan yang baik. Ketika ada keluhan kita evaluasi, tetapi saat ditutup juga muncul keluhan dari masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas menu MBG. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan tenaga gizi dan pengembangan inovasi menu di setiap dapur SPPG.
Idah mengatakan pemerintah telah menggelar pelatihan bagi tenaga gizi untuk memperkuat kualitas penyajian makanan. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong kompetisi inovasi menu antar-SPPG.
“Beberapa waktu lalu kami telah mengundang tenaga gizi untuk pelatihan, ke depan akan didorong menu inovasi yang tidak hanya secara teoritis tetapi juga langsung dipraktikkan dalam penyajian makanan MBG,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, peserta dialog juga menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan MBG. Komitmen tersebut melibatkan BUMDes, Koperasi Merah Putih, pelaku UMKM, dan Yayasan SPPG.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap sinergi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah.
