HARIANTIMUR.ID – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur, Idah Syahidah Rusli Habibie, menapaki satu tahun masa kepemimpinan pada 20 Februari 2026. Pemerintah provinsi mencatat sejumlah capaian pembangunan selama periode awal pemerintahan tersebut.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memulai evaluasi kinerja melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah menilai indikator pendapatan dan belanja sebagai parameter utama kinerja fiskal daerah.
Pemprov Gorontalo mencatat progres pengelolaan APBD yang kompetitif secara nasional. Pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan.
Selain itu, pemerintah daerah mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar 106,89 persen. Pemerintah daerah juga mencatat realisasi belanja sebesar 92,78 persen hingga akhir tahun anggaran.
Pemerintah provinsi mengelola APBD sekitar Rp1,8 triliun secara optimal. Pemerintah meningkatkan sumber pendapatan dan mempercepat penyerapan belanja secara efektif. Pemerintah menilai langkah tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selanjutnya, pemerintah daerah memperkuat program hilirisasi pertanian. Pemerintah menargetkan peningkatan nilai ekonomi komoditas jagung dan ternak.
Pemerintah provinsi juga mendukung pembangunan industri hilirisasi di Kabupaten Gorontalo Utara melalui program Presiden, Prabowo Subianto. Pemerintah daerah menilai program tersebut membuka peluang investasi sektor pertanian.
Pemerintah daerah menjaga pasokan benih dan pupuk untuk petani. Pemerintah juga menjaga stabilitas harga padi dan jagung melalui berbagai stimulan.
Selain itu, pemerintah memperlancar distribusi komoditas pertanian antarwilayah. Gorontalo mengirim ternak sapi dan jagung ke Tarakan serta sejumlah kota di Sumatera dan Jawa.
Pemerintah mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Gorontalo pada Desember 2025 sebesar 120,89. Angka tersebut meningkat 5,60 persen dibanding November 2025. Pemerintah mencatat capaian tersebut sebagai yang tertinggi di kawasan Indonesia Timur.
Di sektor pendidikan, pemerintah meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi menjadi 77,46 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 70,39 persen.
Pemerintah juga mencatat rata-rata lama sekolah mencapai 8,38 tahun. Pemerintah mencatat harapan lama sekolah meningkat menjadi 13,18 tahun.
Sementara itu, pemerintah mencatat capaian sektor kesehatan melalui status Universal Health Coverage (UHC). Gorontalo meraih predikat utama tingkat nasional.
Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 1.268.585 jiwa. Pemerintah mencatat tingkat keaktifan peserta sebesar 95,28 persen. Angka tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 85 persen.
Selain itu, pemerintah menurunkan prevalensi stunting pada tahun 2025. Data EPPBGM mencatat angka stunting turun menjadi 5,34 persen.
Pemerintah daerah juga memperkuat sektor ekonomi riil melalui dukungan UMKM dan koperasi. Pemerintah mengintervensi 7.163 UMKM melalui APBD. Selain itu, BAZNAS membantu 1.149 pelaku UMKM.
Pemerintah juga memperkuat sektor koperasi melalui dukungan permodalan. Pemerintah mengintervensi 50 koperasi aktif di daerah.
Kebijakan tersebut meningkatkan jumlah koperasi aktif menjadi 1.721 unit. Pada saat yang sama, jumlah UMKM tumbuh 16,29 persen menjadi 122.690 unit pada tahun 2025.
Pertumbuhan tersebut mendorong kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemerintah mencatat kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 4,89 persen dengan pertumbuhan 16,36 persen.
Dalam skala makro, pemerintah juga mencatat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah mencatat realisasi investasi meningkat 2,5 persen dibanding tahun 2024. Nilai investasi tersebut mencapai Rp5,217 triliun.
Selain itu, nilai ekspor Gorontalo meningkat signifikan. Pemerintah mencatat nilai ekspor naik 49,45 persen dari USD60,70 juta menjadi USD89,78 juta.
“Kita semua sepakat, buah dari visi Gorontalo Maju dan Sejahtera akan sangat bergantung dari apa yang telah ditanam hari ini,” demikian catatan refleksi satu tahun pemerintahan Gusnar–Idah.
