GORONTALO, HARIANTIMUR.ID – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat transparansi program pembangunan kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan kinerja pemerintah daerah.
Idah menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada rapat pimpinan evaluasi penyerapan anggaran Desember 2025. Rapat berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (8/1/2026).
Idah menilai masyarakat akan terus menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan realisasi program pembangunan. Karena itu, setiap program harus memberikan manfaat sekaligus diketahui publik.
“Kami, saya dan Pak Gubernur, masih empat tahun ke depan akan terus dinilai oleh masyarakat. Apa yang kita kerjakan harus dirasakan dan juga diketahui publik,” ujar Idah.
Selain itu, Idah menyoroti pentingnya publikasi program pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai sektor pendidikan masih kurang mendapat perhatian dalam pemberitaan media.
Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi memaparkan data kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah provinsi menjalankan sekitar 6.600 paket kegiatan dengan total anggaran Rp546,8 miliar.
Sebagian besar kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan sumber daya manusia. Program tersebut mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Pemerintah provinsi juga mendukung pembangunan fasilitas pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Program tersebut juga menyasar sekolah swasta di berbagai daerah.
Idah menilai publikasi program pendidikan sangat penting. Ia meminta OPD menyampaikan setiap program kepada masyarakat melalui media.
“Sekecil apa pun nilai anggarannya, tetap harus dimediakan. Agar masyarakat tahu itu bantuan dari Pemerintah Provinsi, bukan dari pihak lain,” lanjut Idah.
Selanjutnya, Idah meminta OPD membangun komunikasi yang baik dengan media. Ia juga meminta OPD memanfaatkan peran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik serta koordinasi dengan KPID.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendukung arahan tersebut. Ia menegaskan setiap OPD memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi pembangunan kepada publik.
Gusnar bahkan menetapkan seluruh OPD sebagai perpanjangan komunikasi pemerintah daerah mulai tahun 2026.
“Apa yang dikerjakan OPD harus ditransformasikan ke publik lewat media. Bicara saja sejujurnya. Jangan pelit ke media dan jangan sembunyi – sembunyi, karena masih ada saya dan Ibu Wagub yang bertanggung jawab,” kata Gusnar.
Namun demikian, Gusnar meminta OPD tetap berkoordinasi dengan tim komunikasi gubernur serta Dinas Kominfotik. Koordinasi tersebut bertujuan menjaga kualitas informasi sesuai kaidah jurnalistik.
