Hariantimur.id, BOLMUT – Pengadilan Agama (PA) Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali menjadi sorotan. Dugaan manajemen internal yang buruk disebut-sebut menjadi penyebab rendahnya anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dimiliki oleh institusi tersebut.
Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Galaksi Sulawesi Utara, Rheinal Mokodompis, pada Minggu (12/01/2025).
Menurut Rheinal, meskipun alokasi anggaran Posbakum ditetapkan oleh pemerintah pusat, besaran anggaran tersebut dipengaruhi oleh parameter kinerja tertentu yang harus dipenuhi setiap pengadilan. Ia menilai PA Boroko gagal memenuhi indikator tersebut.
“Anggaran Posbakum memang ditentukan pusat, tetapi ada parameter kinerja yang menjadi acuan. Sangat jelas terlihat bahwa PA Boroko tidak memiliki progres signifikan, sehingga anggarannya tetap terendah di Sulut,” ungkapnya.
Rheinal juga menyoroti perbedaan signifikan dalam alokasi anggaran di PA Boroko, yang hanya sebesar Rp30 juta, jauh dibandingkan daerah lain yang mencapai Rp50 juta.
“Besaran anggaran ini bukan angka sembarangan. Ini merupakan hasil evaluasi pusat terhadap kinerja pengadilan,” tambahnya.
LSM Galaksi Sulut Tuntut Audit dan Evaluasi
Melihat situasi ini, LSM Galaksi Sulut mendesak adanya perbaikan manajemen di PA Boroko. Rheinal meminta pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, untuk segera melakukan audit dan evaluasi kinerja.
“Perbaikan manajemen mutlak diperlukan. Jika terus begini, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum akan semakin dirugikan,” tegasnya.
Tanggapan Pihak PA Boroko
Ketua PA Boroko, Kartiningsi Dako, melalui Sekretaris Muhammad Naser Wahid, memberikan tanggapan singkat ketika dimintai klarifikasi.
“Konfirmasi saja pada yang memberi kabar,” ujar Naser tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Pernyataan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan keseriusan PA Boroko dalam menangani isu publik yang muncul.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak PA Boroko terkait rendahnya anggaran Posbakum dan kritik terhadap manajemen internal.
Sorotan Publik dan Dampak pada Pelayanan
Sikap PA Boroko yang dinilai tidak responsif semakin memperkuat desakan untuk adanya evaluasi kinerja. LSM Galaksi Sulut menegaskan pentingnya perbaikan agar institusi tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat Bolmut.
Jika tidak segera dilakukan perbaikan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan layanan bantuan hukum.
**Nikmati berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu hanya dengan klik Channel WhatsApp Hariantimur.id.
