Hariantimur.id, GORONTALO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Gorontalo mengadakan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup I yang berlangsung di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Kamis (23/01/2024).
Mengusung tema “Pulihkan Gorontalo Wujudkan Keadilan Ekologis”, kegiatan ini menyoroti kerusakan lingkungan masif serta tingginya ketimpangan sosial di Provinsi Gorontalo.
Eksekutif Daerah WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, mengungkapkan bahwa langkah pemerintah daerah selama ini dinilai belum efektif dalam menyelamatkan lingkungan maupun mensejahterakan masyarakat.
“Bukan menyelamatkan, tapi justru kita mendengar ada banyak sekali pintu-pintu investasi dibuka lebar oleh Pemda Gorontalo,” ungkap Defri.
Berdasarkan data WALHI, 37% dari total lahan di Gorontalo, atau sekitar 785 ribu hektare, dikuasai oleh korporasi, termasuk untuk pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pertanian jagung monokultur, hingga pembangunan infrastruktur.
Ketimpangan ini berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat lokal dan keberlanjutan ekosistem di Gorontalo.
Melalui pertemuan tersebut, WALHI Gorontalo menetapkan beberapa langkah strategis, di antaranya:
• Mendorong pengelolaan wilayah oleh masyarakat untuk mengurangi ketimpangan sosial.
• Melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pelestarian lingkungan hidup.
• Mengadvokasi tata kelola wilayah hutan secara berkeadilan.
• Mengusulkan moratorium perizinan industrialisasi di sektor pertambangan dan tata kelola hutan.
• Memoratorium perizinan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
WALHI Gorontalo juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai ketimpangan sosial yang mereka alami, baik melalui media sosial maupun jaringan anggota WALHI.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya advokasi serta mendorong keadilan ekologis di Gorontalo.
