Scroll untuk baca artikel
Daerah

Rapat Evaluasi APBD 2026, Gubernur Gusnar Perintahkan OPD Amankan Stok Pangan dan BBM Jelang Ramadan

×

Rapat Evaluasi APBD 2026, Gubernur Gusnar Perintahkan OPD Amankan Stok Pangan dan BBM Jelang Ramadan

Sebarkan artikel ini

HARIANTIMUR.ID – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memerintahkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memantau ketersediaan pangan dan bahan bakar menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Gubernur Gusnar menyampaikan instruksi tersebut saat memimpin rapat evaluasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Jumat (20/2/2026).

Gubernur Gusnar meminta OPD terkait mempelajari rantai pasok sejumlah komoditas penting. Ia menekankan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok dan energi selama Ramadan.

“Pertama, sepanjang ramadan dan idulfitri ini, Tolong untuk teman-teman pimpinan OPD yang terkait, khusus untuk komoditi yang rawan seperti gas LPG, BBM, beras, minyak kelapa dan lainnya ini tolong dipelajari terus rantai pasoknya, kalo bisa itu kita amankan,” kata Gusnar.

Baca juga :  Kekerasan terhadap Jurnalis: Kontradiksi antara Moral Polri dan Perilaku Anggotanya

Selain itu, Gubernur Gusnar meminta OPD menyiapkan langkah antisipasi menjelang tradisi Tumbilotohe. Ia menyoroti kebutuhan minyak tanah pada lokasi pelaksanaan yang masih menggunakan lampu botol.

“Untuk Tumbilotohe, kalau bisa kita backup untuk penyelenggaraaannya di titik-titik yang tradisional, tapi permasalahannya terkait dengan penyediaan minyak tanah, untuk hal ini kita lihat perkembangannya kedepan,” ujarnya.

Baca juga :  10 Mahasiswa UNG Terseret Arus, 3 Tewas

Selanjutnya, Gubernur Gusnar memerintahkan percepatan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menargetkan seluruh tahapan pengadaan selesai sebelum Idulfitri.

Pemerintah provinsi juga mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan OPD pada Februari 2026. Delapan OPD melampaui target realisasi fisik dan keuangan pada periode tersebut.

Sebaliknya, sebanyak 25 OPD belum mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah mencatat penyesuaian kembali kuasa pengguna anggaran pasca pelantikan pejabat sebagai salah satu faktor.

Baca juga :  Indonesia Mantapkan Status Swasembada Pangan, Gorontalo Siap Tegakkan Ketahanan di Tingkat Daerah

Selain itu, pemerintah mencatat keterlambatan penerimaan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ASN pada Februari 2026.

Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen jaringan pengawasan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo memfasilitasi kegiatan tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menandatangani komitmen tersebut. Gubernur Gusnar menyaksikan langsung penandatanganan bersama perwakilan Ombudsman.

Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap pengawasan pelayanan publik semakin kuat. Pemerintah juga menargetkan stabilitas pangan dan energi tetap terjaga selama Ramadan dan Idulfitri.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *