HARIANTIMUR.ID – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memimpin penandatanganan komitmen jaringan pengawasan pelayanan publik bersama Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Jumat (20/2/2026).
Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan tersebut dalam forum Rapat Pimpinan bersama pimpinan organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah mendorong penguatan pengawasan pelayanan publik di lingkungan birokrasi.
Gubernur Gusnar menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Ia menilai keterbukaan informasi menuntut aparatur pemerintah bekerja lebih transparan dan responsif.
Gubernur Gusnar juga mengingatkan aparatur pemerintah agar tidak mengabaikan laporan pengawasan dari masyarakat. Ia menilai laporan tersebut menjadi bagian penting dalam perbaikan pelayanan publik.
“Teman-teman jajaran pemerintah itu sering kali menomorduakan. Nomor dua, atau bahkan nomor tujuh malah. Kalau ada informasi Ombudsman ya biasa-biasa saja. Padahal itu refleksi rakyat, refleksi responsibilitas daripada sikap rakyat terhadap pelayanan publik yang kita berikan, kira-kira seperti itu,” kata Gusnar.
Gubernur Gusnar menjelaskan setiap laporan masyarakat mencerminkan tanggung jawab pemerintah. Ia menilai respons terhadap laporan publik menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Gubernur Gusnar meminta pimpinan OPD memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawas. Ia menilai sinergi tersebut penting untuk meningkatkan akuntabilitas birokrasi.
Dalam rapat tersebut, Gusnar juga mengarahkan diskusi berjalan efektif dan fokus pada solusi teknis. Ia meminta pimpinan OPD menyampaikan persoalan pelayanan publik secara langsung dan terukur.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan komitmen tersebut menjadi budaya kerja birokrasi. Pemerintah juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Melalui kerja sama dengan Ombudsman, pemerintah daerah berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Pemerintah juga menargetkan terciptanya pelayanan publik yang bersih dan responsif.
