HARIANTIMUR.ID – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar buka puasa bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kegiatan berlangsung di Rumah Dinas Ketua DPRD, Senin (2/3/2026). Agenda ini memperkuat silaturahmi dan menyatukan langkah pembangunan.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menghadiri kegiatan bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie. Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim, Forkopimda, pimpinan OPD, dan sivitas akademika Universitas Negeri Gorontalo.
Gusnar Ismail menilai kegiatan ini memperkuat kebersamaan antarlembaga. Ia mendorong optimalisasi masa pengabdian untuk hasil pembangunan. Ia menegaskan setiap pihak harus bekerja sesuai tanggung jawab.
“Tidak terasa, satu tahun masa pengabdian telah kita lalui, sehingga mari manfaatkan sisa waktu ini untuk terus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di mana pun kita berada, di situ kita bekerja dengan penuh komitmen untuk masyarakat Gorontalo,” ujar Gusnar.
Selanjutnya, Gusnar menegaskan pentingnya sinergi DPRD dan pemerintah daerah. Ia menyebut kolaborasi menjadi fondasi utama pemerintahan efektif. Ia mengarahkan penguatan kerja sama untuk mendukung program pembangunan.
“DPRD dan pemerintah daerah adalah satu kesatuan, sehingga sinergi dan kolaborasi harus terus kita tingkatkan,” kata Gusnar.
Selain itu, Gusnar mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menekankan pendidikan lanjutan sebagai investasi pembangunan. Ia mengajak aparatur menempuh pendidikan tinggi dengan menjaga profesionalisme.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas Mopili menilai kegiatan ini memperkuat sinergi lintas sektor. Ia menyebut momentum Ramadan sebagai ruang strategis kolaborasi. Ia optimistis kebersamaan mempercepat pembangunan daerah.
“Pertemuan ini bukan sekadar buka puasa bersama, tetapi ajang memperkuat sinergi demi kemajuan Gorontalo. Dengan kolaborasi yang solid, kami optimistis Gorontalo akan menjadi provinsi yang maju dan bermutu,” kata Idrus.
Idrus Thomas Mopili juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur. Ia menekankan pendidikan lanjutan di bidang administrasi publik dan kebijakan. Ia menilai penguatan SDM berdampak pada kualitas kebijakan dan layanan publik.
