Hariantimur.id, NASIONAL – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 tetap sebesar Rp306,69 triliun, sesuai dengan rencana awal yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
“Besaran efisiensi masih sama, tidak ada perubahan setelah rekonstruksi,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, dikutip Minggu (15/2/2025).
Dia menjelaskan bahwa efisiensi ini hanya menyasar belanja barang dan belanja modal, tanpa memotong belanja pegawai serta bantuan sosial (bansos).
“Inpres, belanja gaji tidak dilakukan efisiensi. Namun, belanja barang dan belanja modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk dilakukan efisiensi. Ini termasuk perjalanan dinas, ATK, seminar, kajian, acara seremonial peringatan,” kata Sri Mulyani.
Beberapa kementerian mengalami pemangkasan anggaran cukup besar setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi I-XIII DPR. Berikut daftar kementerian dengan pemangkasan tertinggi:
• Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp81,38 triliun (73,34%) dari total pagu Rp110,95 triliun.
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp3,66 triliun (69,4%) dari pagu Rp5,27 triliun.
• Kementerian Perhubungan: Rp17,87 triliun (56,82%) dari pagu Rp31,45 triliun.
• Kementerian UMKM: Rp242,9 miliar (52,37%) dari pagu Rp463,85 miliar.
• BMKG: Rp1,42 triliun (50,35%) dari pagu Rp2,82 triliun.
Efisiensi anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara dan memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
