Hariantimur.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan akan mencabut izin praktik bagi dokter spesialis penerima bantuan pemerintah yang memilih tidak kembali bertugas ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.
Pernyataan tegas itu disampaikan Budi dalam pertemuan virtual saat peresmian operasi perdana layanan stroke tingkat lanjut di RSUP Ben Mboi, Kupang.
“Kalau mereka tidak kembali mengabdi, kami cabut izinnya. Jangan sampai mereka dapat rekomendasi dari NTT, dibiayai NTT, tapi mengabdi di tempat lain. Mereka harus kembali dan bekerja mayoritas waktunya di NTT,” ucap Budi, melansir Tempo.co.
Menkes menyoroti fenomena banyaknya dokter spesialis muda yang memilih pindah ke kota-kota besar setelah selesai pendidikan. Menurutnya, kondisi itu terjadi lantaran belum adanya tata kelola penempatan dokter yang terstruktur.
“Setiap 18 bulan, semua dokter akan lari dari NTT kalau tidak ditata dengan baik,” jelasnya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi NTT dan rumah sakit setempat melakukan pengawasan ketat sejak dokter berangkat menempuh pendidikan hingga kembali bertugas.
Budi mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Gubernur NTT untuk membahas mekanisme wajib kerja bagi dokter penerima rekomendasi daerah.
“Mereka harus kerja minimal dua atau tiga tahun. Kalau tidak izinnya kami cabut,” kata Menkes.
Ia menekankan pentingnya pemantauan rutin terhadap kontrak tersebut, mulai dari kepastian waktu kembali, hambatan di lapangan, hingga kesiapan fasilitas rumah sakit dalam menerima mereka kembali.
Selain itu, Menkes menegur praktik tidak sehat yang terjadi di beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta, yang kerap menempatkan dokter spesialis muda dalam posisi tidak menguntungkan.
“Jangan tiru budaya memepet dokter-dokter muda. Mereka nanti susah hidupnya. Pembagian tindakan harus merata, jangan uang saja yang dikejar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dokter spesialis yang kembali ke NTT harus mendapatkan ruang praktik yang memadai. Dokter muda, kata Budi, harus memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan operasi besar dan tindakan medis lainnya agar pendapatannya layak.
Ia menyebut telah berdiskusi dengan BPJS Kesehatan dan sejumlah rumah sakit swasta—termasuk Siloam—untuk menyusun pola kerja sama demi memastikan distribusi kerja yang jelas dan berkelanjutan bagi dokter yang pulang ke NTT.
“Fokus kita memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, bukan mengejar keuntungan,” pungkasnya.
**Nikmati berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu hanya dengan klik Channel WhatsApp Hariantimur.id.
