BeritaDaerah

Gaji Nakes RSUD Bolmut Tertunda, Dokter Mogok, Layanan Kesehatan di Ujung Tanduk!

×

Gaji Nakes RSUD Bolmut Tertunda, Dokter Mogok, Layanan Kesehatan di Ujung Tanduk!

Sebarkan artikel ini
Gaji Nakes RSUD Bolmut Tertunda, Dokter Mogok, Layanan Kesehatan di Ujung Tanduk! (Foto Ilustrasi).

Hariantimur.id, BOLMUT – Layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) terancam lumpuh. Lima dokter umum dan puluhan tenaga kesehatan (nakes) kontrak belum menerima gaji mereka untuk Desember 2024, memicu ancaman mogok kerja.

Selain itu, kebijakan baru yang menghapus tenaga harian lepas (THL) sejak 1 Januari 2025 semakin memperburuk kondisi para tenaga kesehatan.

Kasubag Umum, Kepegawaian, Perencanaan, dan Keuangan RSUD Bolmut, Sutri Buhang, mengonfirmasi bahwa anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membayar gaji dokter kontrak dan tenaga kesehatan hingga akhir 2024.

“Jadi, yang kita bayarkan hanyalah gaji para Admin. Karena, anggaran mereka tersedia hingga bulan Desember,” ujar Sutri, Jumat (7/2/2025).

Ia menambahkan bahwa gaji yang tertunda akan dibayarkan tahun ini setelah konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, kapan pencairannya masih belum jelas.

“Ini sesuai dengan hasil konsultasi kami ketika bertemu dengan BPK saat berada di Bolmut,” katanya.

“Tapi belum bisa kami pastikan kapan akan dibayarkan,” sambungnya.

Ancaman mogok kerja pun makin nyata. Seorang tenaga kesehatan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa para dokter honorer telah memastikan untuk berhenti bekerja.

Sementara itu, tenaga medis lainnya masih dalam tahap pembahasan.

“Yang sudah pasti mogok baru dokter-dokter, sementara tenaga kesehatan lainnya masih berunding,” ujar salah seorang nakes yang enggan disebutkan namanya, Kamis (6/2).

Saat ini, RSUD Bolmut memiliki lebih dari 180 tenaga honorer dan sekitar 170 ASN (PNS maupun PPPK). Jika seluruh honorer mogok, layanan kesehatan di rumah sakit tersebut dipastikan lumpuh.

“Kalau gaji Januari-Februari tidak bisa dicairkan, kami terpaksa berpikir ulang untuk tetap bekerja. Peluangnya 50:50, karena sesuai aturan, per 1 Januari THL sudah dihapus,” tambah sumber tersebut.

Dengan ancaman mogok kerja yang semakin kuat, masyarakat Bolmut kini menanti langkah cepat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini sebelum dampaknya semakin luas.


**Nikmati berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu hanya dengan klik Channel WhatsApp Hariantimur.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *