“Bencana Sumatra” Membuktikan Paradigma Pembangunan Pemerintah Bukan Pembangunan Kemanusiaan !

Hariantimur.Id, NASIONAL – Ichsanuddin Noorsy, dalam analisis dan agrumentasinya di KOMPAS TV (20/12/2025) mengulas tajam tentang tragedi kemanusiaan di Sumatra dengan pandangan ekonomi dan politik.

Data yang dihimpun oleh Noorsy tentang kerusakan yang diakibatkan kejahatan ekosistem adalah, ada kerusakan 2100 KM jalan nasional rusak, 31 Jembatan rusak, 108 ruas jalan daerah rusak, 145 jembatan daerah rusak, 975 sekolah rusak, 562 Madrasah rusak, 53 pasar rusak, 308 Fasilitas pelayanan kesehatan dan 212 ponpes rusak, 434 rumah ibadah rusak, 290 kantor rusak, 147.236 rumah tinggal rusak, 1.559 meninggal dunia, 192 warga hilang.

Dari kayu terbitlah batu bara dan dari batu bara terbitlah bencana, karena hutan yang harusnya public good di geser oleh pemerintah menjadi public services dalam hal ini komersial good kekayaan hutan yang diambil seenaknya tidak memperhatikan dampak dari ekosistem. memposisikan corporate vs state mengakibatkan daya rusaknya tidak bermoral yang menempatkan negara dibawah corporate sehingga kerusak alam dan ekosistem Indonesia menjadi dampak yang tidak sebanding dengan segala kerusakannya.

Kesalahan ini menurut Noorsy bisa dilihat dari tiga kesalahan di Era Jokowi, yaitu kesalahan pertama paradigma ketinggalan, kesalahan kedua menempatkan orang bukan pada keahliannya, dan kesalahan ketiga tidak mampu melihat kedepan.

Investasi yang dimasukan adalah investasi yang befokus pada ekstraktif dan eksploratif sehingga mengakibatkan kerusakan yang besar pada hutan dan pertambangan di Indonesia merupakan tamparan bukan lagi sekedar pembelajaran bangsa ini.

Defisit anggaran 479,7 Triliun/oktober 2025 dengan penerimaan 2.113,3 Triliun dan Pengeluaran 2.593 Triliun

Negara Asing tinggal menunggu izin dari pemerintah Indonesia untuk mengulurkan tangan membantu tapi ditolak. Karena menurut Noorsy, akan terurai siapa yang memiliki kepentingan. “karena dengan masuknya bantuan negara asing akan telanjang siapa saja yang mengidap konflik kepentingan”.

60 Triliun bantuan pemerintah tidak akan mampu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan sebagai Riau. Karena kerusakan ini bukan hanya sekedar dilihat dari kerusakan fisik, tapi ada social damage jangka panjang yang harus menjadi perhatian pemerintah kedepan.

Apakah presiden Prabowo akan mengizinkan bantuan negara asing kedepannya?

Menurut Ichsanuddin, jika Presiden Prabowo melaksanakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka rakyat Indonesia akan mencari jalannya sendiri untuk mengatasi kesulitannya.

Sumber: You Tube KOMPAS TV | Anggaran Bencana Sumatra di Pusaran Konflik Kepentingan