Ricuh Demo Tunjangan DPR Rp50 Juta, Belasan Ditangkap

Hariantimur.id, NASIONAL – Gelombang protes atas tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan memanas hingga berujung kericuhan di depan Gedung DPR/MPR, Senin (25/08). Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, buruh, hingga pengemudi ojek daring turun ke jalan mengecam kebijakan tersebut, bahkan menuntut pembubaran DPR.

Aksi dimulai sejak siang dan terus berlanjut hingga malam hari. Aparat kepolisian yang berjaga di sekitar Senayan berulang kali menembakkan gas air mata dan semprotan air untuk membubarkan massa.

Pantauan wartawan menyebutkan, lebih dari lima kali gas air mata dilepaskan dalam kurun waktu setengah jam.

Situasi kian panas ketika sejumlah pelajar berseragam SMA ikut dalam barisan massa. Mereka melempar batu ke arah aparat hingga bentrokan tak terhindarkan. Polisi pun menahan belasan orang, termasuk pelajar.

“Pak, yang ditembak harus anggota DPR, bukan kami!” teriak salah satu pengunjuk rasa ketika gas air mata ditembakkan.

Kericuhan meluas hingga ke jalur rel kereta api di bawah jembatan layang Pejompongan. Massa berlarian ke arah Senayan Park untuk mencari perlindungan.

Akibatnya, perjalanan KRL dari arah Stasiun Tanah Abang menuju Palmerah sempat terganggu.

Kantor berita Antara melaporkan massa mencoba menembus barisan aparat dengan berbagai cara, termasuk melintasi jalan tol dalam kota.

Sejumlah kendaraan bahkan rusak akibat lemparan batu. Tidak hanya itu, sempat terjadi aksi pembakaran sepeda motor di sekitar lokasi.

Seorang mahasiswa bernama Danar menegaskan bahwa ia hadir sebagai warga negara, bukan mewakili kampus.

“Apakah kita bisa menerima di saat masyarakat kena PHK, gaji anggota DPR justru puluhan sampai ratusan juta?” ujarnya kepada wartawan.

Keluhan serupa datang dari Alfin, seorang pengemudi ojek daring yang datang dari Jakarta Selatan. Ia menilai kebijakan DPR tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami susah cari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” katanya.

Rahmini, seorang buruh pabrik dari Cikarang, bahkan rela membolos kerja demi ikut aksi.

“Begitu saya tahu [anggota] DPR dapat gaji dan tunjangan macam-macam, saya marah,” ujarnya sambil mendesak agar DPR dibubarkan.

Penjelasan DPR

Sehari setelah aksi ricuh tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan klarifikasi. Ia menegaskan tunjangan rumah Rp50 juta hanya berlaku dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025.

“Jadi, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/08).

Lebih jauh, politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa dana tersebut sejatinya dipakai untuk kontrak rumah anggota DPR selama periode lima tahun, yakni 2024 hingga 2029. Namun, anggarannya tidak bisa diberikan sekaligus sehingga dibayarkan dengan cara diangsur.

“Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus, sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk kepentingan kontrak rumah anggota DPR selama lima tahun,” jelas Dasco.

Ia mengakui, penjelasan yang kurang lengkap sebelumnya menimbulkan polemik luas.

“Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” katanya.

Dasco menegaskan, bila publik meneliti daftar tunjangan DPR pada November 2025, angka Rp50 juta tersebut sudah tidak ada lagi.

Reaksi Pimpinan DPR

Ketua DPR Puan Maharani mengimbau agar semua pihak menjaga kondusivitas dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu kita sama-sama bicarakan, kita sama-sama perbaiki,” ujar Puan usai menerima tanda jasa dari Presiden Prabowo di Istana Negara.

Ia menambahkan, kritik dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan perbaikan kinerja DPR.

“Kami minta masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengingatkan aparat agar tidak bertindak represif terhadap massa.

“Mohon sekali untuk aparat, kami harapkan juga tidak represif sehingga suasana lebih kondusif, lakukan cara-cara yang lebih persuasif,” ujarnya dalam rapat kerja di Senayan.